Desakan Menolak "Golden Rice"

Kontroversi soal produk pertanian transgenik terus berlanjut, sejumlah lembaga swadaya masyarakat menolak rencana pemerintah memasukkan produk tanaman pangan transgenik karena dapat mengesampingkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Termasuk di antaranya jenis padi golden rice dengan kandungan selain karbohidrat, juga beta karoten, yang mengesampingkan penyediaan beta karoten dari tanaman sayur dan buah-buahan.

”Padi transgenik golden rice itu problem orang yang mencari pasar,” kata Direktur Eksekutif Institute of Global Justice Indah Suksmaningsih di Jakarta, Jumat (1/4). Jenis padi golden rice masih dalam pengembangan International Rice Research Institute (IRRI), belum diluncurkan.

Indah bersama Koordinator Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, dalam konferensi pers menyampaikan tema ”Pangan Transgenik Bukan Solusi Pangan Indonesia: Kasus Golden Rice”.

Dukung petani

Menurut Indah, rencana pemerintah memasukkan produk tanaman pangan transgenik sekaligus menunjukkan lemahnya perhatian di bidang penelitian. Para petani bahkan diarahkan bergantung pada perusahaan produsen benih.

”Pemerintah sebaiknya mendukung para petani pemulia yang selama ini menyilangkan tanaman pangan sendiri untuk mendapatkan kesesuaian varietas yang diinginkan,” kata Indah.

Tejo menambahkan, kasus golden rice adalah persoalan perusahaan asing yang mencari pasar di negara berkembang dengan makanan pokok beras. Pemerintah tidak perlu terpengaruh.

”Saat ini konsumsi beras Indonesia terbesar di dunia, mencapai 139 kilogram per kapita per tahun,” kata Tejo.

Menurut dia, tak ada sedikit pun upaya pemerintah menekan jumlah konsumsi beras tersebut, meski saat ini masih memiliki 77 jenis komoditas yang bisa menjadi pengganti beras.

”Masih punya sukun atau umbi-umbian. Namun, ini tak pernah diperhatikan untuk substitusi beras atau mengurangi jumlah konsumsi beras,” kata Tejo.

Menurut Indah, pemerintah tidak mampu melihat persoalan yang sesungguhnya dihadapi petani. Ancaman kekurangan pangan selalu dikaitkan dampak perubahan iklim.

Padahal, ada beberapa tanggung jawab yang tidak dikerjakan pemerintah. ”Pemerintah selama ini mengabaikan perbaikan sistem irigasi, tetapi justru menanggapi gangguan-gangguan global terhadap mekanisme pertanian Indonesia,” kata Indah.

Sumber: Kompas