Pemerintah menyiapkan langkah memanfaatkan 500.000 hektar lahan pekarangan masyarakat guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mempercepat diversifikasi pangan. Pemanfaatan pekarangan itu juga dapat mendorong terciptanya ekonomi produktif dan menekan belanja pangan masyarakat.Menteri Pertanian Suswono menyampaikan itu, Sabtu (9/4), seusai mengunjungi kawasan percontohan pemanfaatan lahan pekarangan di Dusun Jelok, Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
Model pemanfaatan lahan pekarangan di Dusun Jelok melibatkan 65 rumah tangga. Namanya kawasan rumah pangan lestari. Kawasan ini juga merupakan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membangun benteng terakhir ketahanan pangan.
Berbagai macam jenis sayuran, tanaman obat, dan ternak, dibudidayakan di lahan pekarangan. Di antaranya terong, tomat, cabai, kangkung, ayam, dan ikan. Ada pula jahe, serai, kencur, dan berbagai jenis tanaman obat lain.
Suswono mengatakan, selama ini Kemtan mempunyai program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan mengatasi masalah kerawanan pangan daerah dengan mengembangkan ekonomi produktif.
Selain itu ada program Gerakan Percepatan Optimalisasi Pekarangan. Gerakan ini merupakan program Direktorat Jenderal Hortikultura Kemtan yang pada awalnya merupakan gerakan penanaman cabai, sebagai respons krisis cabai beberapa waktu lalu.
”Kedua program ini akan kita padukan, supaya lebih fokus dan langsung terasa manfaatnya,” ujar Suswono.
Kawasan Rumah Pangan Lestari diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pada tingkat rumah tangga. Selain itu mempercepat diversifikasi pangan dari semula bertumpu pada beras ke sumber pangan lain berbasis lokal, seperti sayuran, buah, dan pangan asal hewan.
Peneliti senior terkait iklim dan lingkungan Badan Ketahanan Pangan, Irsal Las, mengatakan, luas lahan pekarangan secara nasional mencapai 5,5 juta hektar.
2 comments:
Setuju gan progam KRTL...... namun sayang rekanan yang banyak diuntungkan. Kelompok ngak bisa menolak atas kiriman paketnya.
setuju dengan konsepnya, tapi tidak setuju dengan sistem pengadaannya. proses pendelegasian yg model paketan itu gak cocok untuk negara kita. pasti banyak penyimpangan dan penyunatan. Mending pake sistem PNPM aja.... lanjut!
Post a Comment